Skip to main content

ANALISIS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39/PMK.03/2016 TENTANG RINCIAN JENIS DATA DAN INFORMASI SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN

 
Di Tanggal 23 Maret 2016, Menteri Keuangan RI mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2016 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 Tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang berkaitan dengan Perpajakan. Peraturan ini merupakan perubahan kelima dari peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013. Sebelumnya, peraturan Menteri Keuangan tersebut juga telah diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.o3/2013; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.03/2013; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.03/2013; dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.03/2014.
Yang patut diperhatikan dari Permenkeu ini adalah, nasabah kartu kredit akan digunakan datanya untuk penggunaan kepentingan perpajakan. Hal tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menyisir potensi penerimaan pajak dari wajib pajak perorangan. Data transaksi kartu kredit disampaikan secara bulanan dengan catatan disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya. Data yang disampaikan adalah nama bank, nomor rekening, pemilik kartu kredit, ID merchant, nama merchant,nama dan alamat pemilik kartu, Nomor IndukKependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik kartu, bulan tagihan,  tanggal transaksi, rincian dan nilai transaksi, serta kartu kredit[1].
Dalam Permenkeu tersebut, diatur setidaknya sebanyak 23 bank penerbit kartu kredit diwajibkan untuk melaporkan setiap data dan transaksi kartu kredit kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Adapun ke 23 bank tersebut antara lain[2]:
  1. Pan Indonesia Bank
  2. Bank ANZ Indonesia
  3. Bank Bukopin
  4. Bank Central Asia (BCA)
  5. Bank CIMB Niaga
  6. Bank Danamon
  7. Bank MNC Internasional
  8. Bank ICBC Indonesia
  9. Bank Maybank Indonesia
  10. Bank Mandiri
  11. Bank Mega
  12. Bank Negara Indonesia (BNI)
  13. Bank OCBC NISP
  14. Bank Permata
  15. Bank Rakyat Indonesia (BRI)
  16. Bank Sinarmas
  17. Bank UOB Indonesia
  18. Standard Chartered Bank
  19. HSBC
  20. Bank QNB Indonesia
  21. Citibank NA
  22. BNI Syariah
Serta satu lembaga penyelenggara kartu kredit  yaitu AEON Credit Services.
Berdasarkan Kutipan berita dari CNN Indonesia, bahwa Nasabah Resah DJP bias intip data kartu kredit. Salah seorang  nasabah menuturkan bahwa ia  sangat keberatan akan hal tersebut. Menurutnya, hal ini bertentangan dengan UU Perbankan yang mengatakan data nasabah adalah rahasia perbankan. Seharusnya, data-data yang bersifat rahasia boleh dapat diakses jika seorang nasabah terlibat tindak pidana maupun perdata[3].
Haruslah terlebih dahulu diketahui mengenai konsep rahasia bank itu sendiri. Definisi rahasia bank menurut Munir fuady adalah hubungan antara bank dengan nasabah ternyata tidaklah seperti hubungan kontraktual biasa. Akan tetapi dalam hubungan tersebut terdapat pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia nasabahnya kepada pihak lain manapun kecuali jika ditentukan lain oleh perundang – undangan yang berlaku. Hal ini dinamakan rahasia bank. Dengan demikian, istilah rahasia bank mengacu pada rahasia dalam hubungan antara bank dengan nasabahnya[4].
Rahasia Nasabah menurut UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Namun UU tersebutdirubahdengan UU No. 10 Tahun 1998. Menurut UU ini,  Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
Terhadap rahasia bank tersebut, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memberikan pengecualian terhadap rahasia bank, yakni sebagai berikut:
  1. Untuk kepentingan perpajakan dapat diberikan pengecualian kepada pejabat pajak berdasarkan perintah Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Mentri Keuangan ( Pasal 41 ).
  2. Untuk meyelesaikan piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang  dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara dapat diberikan pengecualian kepada Pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara atas izin Pimpinan Bank Indonesia ( Pasal 41 A ).
  3. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana dapat diberikan pengecualian kepada jaksa, polisi, atau hakim atas izin Pimpinan Bank Indonesia ( Pasal 42 ).
  4. Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izim Pimpinan Bank Indonesia ( Pasal 42 ).
  5. Dalam rangka tukar menukar informasi di antara bank kepada bank lain dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia ( Pasal 44 ).
Jadi jelaslah bahwa yang dijadikan dasar peraturan menteri keuangan tersebut adalah Pasal 41 UU No 10 tahun 1998 sehingga untuk kepentingan perpajakan maka Peraturan tersebut tidaklah melanggar kerahasiaan bank. Namun, sebagai catatan bahwa dalam melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan tersebut terlebih dahulu harus meminta persetujuan dari Bank Indonesia.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sendiri mengatakan penerbitan Permenkeu tersebut untuk melihat profil belanja dari pemilik kartu kredit. Ia mengatakan bahwa DJP ingin mencocokkan antara kartukredit yang dimiliki seseorang dengan profil pajaknya, dengan mencontohkan bahwa seseorang yang menulis dalam data Wajib Pajak pendapatannya adalah 5 juta rupiah, tapi belanja dengan kartu kredit 20 juta rupiah, berarti pendapatan 5 juta tersebut merupakan data yang tidak cocok dan harus diperbaiki[5].
[1]Fitri N. Heriani, “PemilikKartuKreditWajib Baca PeraturanTerbaruIni”, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5705d666e830d/pemilik-kartu-kredit-wajib-baca-peraturan-terbaru-ini, diunduhpadatanggal 13 April 2016.
[2]KurniasihMiftakhulJannah, “Kini, DitjenPajakBisaIntip Data TransaksiKartuKredit”, http://economy.okezone.com/read/2016/03/31/20/1350060/kini-ditjen-pajak-bisa-intip-data-transaksi-kartu-kredit, diunduhpadatanggal 13 April 2016.
[3] Elisa Valenta Sari, “NasabahResahDitjenPajakBisaIntip Data KartuKredit”, http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160330175422-78-120611/nasabah-resah-ditjen-pajak-bisa-intip-data-kartu-kredit/, diunduhpadatanggal 12 April 2016.
 
[5]DikoOktara, “PajakKartuKredit, Menkeu: HanyaInginLihatProfilBelanja” https://m.tempo.co/read/news/2016/04/02/087759151/pajak-kartu-kredit-menkeu-hanya-ingin-lihat-profil-belanja, diunduhpadatanggal 12 April 2016.
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

JASA PEMBUATAN SKRIPSI HUKUM BESERTA BIMBINGAN BERPENGALAMAN

Jasa Penulisan Hukum berupa Skripsi dan Bimbingan di bidang hukum yang dikerjakan langsung oleh Akademisi Hukum lulusan FH USU dan MH UI. Yang tentunya berbeda dengan situs sejenis lainnya yang menawarkan jasa tanpa kita mengetahui dasar-dasar dari penulis karya tulis tersebut. Karena dalam Penelitian Hukum memiliki keunikan yang berbeda dengan penelitian lainnya, baik itu ilmu sains maupun ilmu sosial. Penelitian Hukum pada umumnya terbagi menjadi Penelitian Yuridis Normatif dan Penelitian Yuridis Empiris.  Secara prinsip. Skripsi merupakan karya ilmiah hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dengan bimbingan dari dosen pembimbing, yang disusun dalam rangka menyelesaikan studi di Program Sarjana. Secara formal, ditetapkannya kewajiban menuyusun skripsi terhadap mahasiswa Fakultas Hukum didasarkan pada beberapa aturan, yaitu: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Kepu...
1 comment
Read more

Resume Isu Hukum - Prof. Peter Mahmud

ISU HUKUM  A. Mengidentifikasi Isu Hukum Isu hukum mempunyai posisi sentral di dalam penelitian hukum, seperti halnya posisi permasalahan di dalam penelitian bukan hukum, isu hukum harus dipecahkan dalam penelitian hukum. Dalam penelitian hukum harus dijawab terlebih dahulu, apakah masalah yang akan diteliti tersebut merupakan isu hukum. Sebuah masalah yang kelihatannya konkrit belum tentu merupakan sebuah isu hukum.  Isu hukum timbul karena adanya dua proposisi hukum yang saling berhubungan satu terhadap lainnya, dimana hubungan tersebut dapat bersifat fungsional, kausalitas (proposisi yang satu dipikirkan sebagai penyebab yang lainnya), maupun yang satu menegaskan yang lainnya.  Untuk memahami isu hukum perlu pemahaman mengenai ilmu hukum, yaitu dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Dalam tataran dogmatik hukum, sesuatu merupakan isu hukum apabila masalah itu berkaitan dengan ketentuan hukum yang relevan dan fakta yang dihadapi. Menurut penelitian ...
Post a Comment
Read more

Jasa Pembuatan Jurnal Ilmiah (Sinta dan Scopus)

  Jasa Pembuatan Tulisan Hukum berupa pembuatan Naskah Jurnal ilmu hukum yang dikerjakan langsung oleh Akademis Hukum tamatan FH USU dan MH UI.  Jurnal yang kami kerjakan dijamin tidak copy paste, sesuai dengan metode penulisan hukum dan akan kami buat dengan landasan teori hukum. Karena kami tidak ingin Tesis anda hanya asal jadi saja. Kami juga memiliki penyediaan referensi yang terbaru, dengan fasilitas jurnal dan perpustakaan FH UI yang dapat kami gunakan Untuk lebih meyakinkan anda bahwa kami telah berpengalaman, silahkan cek IG kami @jasapenulisanhukum Jurnal yang disarankan oleh dikti untuk publikasi sebenarnya ada 2 yaitu jurnal nasional dan jurnal internasional. Jika jurnal nasional yang anda pilih maka harus terindex Sinta dan terakreditasi. Jika internasional yang anda pilih setidaknya harus terindex Scopus tetapi sangat berat untuk memasuki scopus ini. Selain itu anda juga harus berhati hati karena scopus pun juga ada yang predator atau jurnal abal- abal. Tetap...
Post a Comment
Read more